Tinjauan Yuridis Peran Koperasi Merah Putih dalam Penguatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Authors

  • Suyanto Suyanto Universitas Sragen Author
  • Arjuna Raenaldi Universitas Sragen Author

DOI:

https://doi.org/10.63822/rvk7k055

Keywords:

Village Cooperative, Economic Welfare, Legal Certainty

Abstract

This research aims to analyze the legal standing and effectiveness of the Merah Putih Cooperative in improving the economic welfare of rural communities. As a grassroots economic institution, cooperatives hold a strategic role regulated under Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives. The research method employed is normative juridical with a statutory and literature review approach. The results indicate that the Merah Putih Cooperative has fulfilled the legality aspects as a legal entity; however, its implementation still faces challenges regarding member participation and lack of transparency in governance. Juridically, strengthening supervisory functions and cooperative education are key to ensuring cooperatives function as the backbone of the village economy. This study concludes that legal certainty in capital management and the fair distribution of Remaining Business Results (SHU) significantly influences public trust. Synergy between cooperative management and village government is required to optimize local economic potential through an independent and accountable cooperative framework.

References

Agustina, R., & Hartono, B. (2021). Kepastian Hukum Badan Hukum Koperasi dalam Sistem Hukum Perusahaan di Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 2(4), 312-328.

Arisaputra, M. I. (2023). Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Koperasi Desa. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 17(1), 89-104. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.17.89-104

Fajar, M., & Rosyidi, A. (2020). Analisis Yuridis Implementasi Sisa Hasil Usaha (SHU) Sebagai Bentuk Keadilan Ekonomi bagi Anggota Koperasi. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 9(2), 245-260.

Ibrahim, J., & Seno, A. (2022). Kedudukan Koperasi sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(3), 415-430.

Lestari, S. D. (2019). Perlindungan Hukum bagi Anggota Koperasi terhadap Penyalahgunaan Wewenang oleh Pengurus. Jurnal Kertha Patrika, 41(2), 112-125.

Ningsih, A. S., & Azizah, M. (2021). Penguatan Literasi Hukum dalam Upaya Pengembangan Koperasi di Wilayah Pedesaan. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, 4(1), 55-68.

Prabowo, A. S. (2022). Efektivitas Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai Pemegang Kekuasaan Tertinggi dalam Koperasi Desa. Jurnal Hukum dan Tata Tata Kelola, 5(2), 178-192.

Rahman, A., & Setiawan, I. (2023). Tantangan Yuridis Digitalisasi Koperasi di Era Industri 4.0 bagi Masyarakat Desa. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 6(1), 12-25.

Santoso, B. (2020). Sinkronisasi Regulasi Perkoperasian dan BUMDes dalam Penguatan Ekonomi Lokal. Jurnal Notarius, 13(2), 567-582.

Sutedi, A. (2021). Tanggung Jawab Hukum Pengurus Koperasi atas Kerugian Usaha Koperasi Berdasarkan Asas Fiduciary Duty. Jurnal Mimbar Hukum, 33(1), 80-95.

Wicaksono, G., & Rahmawati, E. (2022). Analisis Yuridis Normatif Kedudukan Anggota Koperasi sebagai Pemilik dan Pengguna Jasa. Jurnal Yuridis, 9(1), 101-115.

Yuliana, R. (2023). Kedudukan Koperasi Merah Putih dalam Perspektif Hukum Ekonomi Pancasila. Jurnal Integritas Hukum, 6(2), 201-218.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.

Mulhadi. (2010). Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116.

Published

2026-02-27

How to Cite

Suyanto, S., & Raenaldi, A. (2026). Tinjauan Yuridis Peran Koperasi Merah Putih dalam Penguatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Kayee: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 1(2), 51-56. https://doi.org/10.63822/rvk7k055